JPKP – JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN adalah kelompok relawan yang bertujuan mendukung program kerja pemerintah
Latar Belakang
JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN terlahir dari para relawan eks pengurus JOKOWI PRESIDEN KU - JPK, yaitu grup relawan media sosial Facebook pertama yang mengusung dan mengkampanyekan JOKOWI sebagai calon Presiden sejak tanggal 19 Maret 2013,
Pemisahan diri dari JPK ini bisa di lihat dari beberapa cuplikan berita berikut:
http://kaltim.tribunnews.com/2015/01/14/32-admin-moderasi-setengah-juta-anggota-jokowi-presiden-ku
http://kaltim.tribunnews.com/2015/01/13/komunitas-facebook-jokowi-presiden-ku-berubah-jadi-lsm
http://kaltim.tribunnews.com/2015/01/19/aktivis-pendukung-jokowi-terbelah-5-pengurus-mundur-dari-jpk
Dan setelah mundur dari kepengurusan JPK, maka terlahirlah JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN yang didirikan pada tanggal 18 Januari 2015 bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta, kelompok relawan ini disingkat JPKP – Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan.
Pada hari yang sama, organisasi JPKP ini juga membuat account group baru di media sosial yaitu : Facebook menyusul Blog dan Twitter:
https://www.facebook.com/groups/850940534962274/
http://jpkp-indonesia.blogspot.com/
https://twitter.com/?lang=en
TUJUAN :
Membantu masyarakat memahami manfaat, cara kerja, ruang lingkup, waktu dan cara berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah (pusat dan daerah) yang akan dilaksanakan, terutama yang langsung berkaitan dengan masyarakat di wilayah tersebut. Melalui pemberitaan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
Mendampingi pelaksanaan program-program tersebut, melihat kesesuaian waktu, tempat, fisik, dan hal-hal lain untuk membantu agar program tersebut terlaksana sesuai rencana dan tepat sasaran.
Melaporkan kepada penanggung jawab program, jika terdapat ketidaksesuaian atau kendala dalam pelaksanaanya agar dapat terdeteksi sejak dini dan perbaikan dapat segera dilaksanakan.
Mendampingi masyarakat agar memahami tata cara, persyaratan, tempat dan waktu pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, agar masyarakat dapat memanfaatkannya dengan optimal, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan informasi dan akses ke fasilitas tersebut.
FOKUS JPKP SAAT INI
Fokus JPKP pada tahap awal adalah membangun jaringan di seluruh Indonesia. Saat ini JPKP telah memiliki Pengurus Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah) di 13 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Kemudian DPW akan merancang kepengurusan di bawahnya yaitu pengurus tingkat kabupaten/kota (DPD), tingkat kecamatan (DPC), hingga tingkat kelurahan. Saat ini DPW Banten, DKI, Jabar, Jateng dan Jatim telah memiliki kepengurusan tingkat kabupaten/kota (DPD).
Selain membangun jaringan pengurus di seluruh Indonesia, fokus JPKP saat ini adalah membangun struktur/perangkat organisasi, AD/ART, peraturan dan budaya organisasi yang dinilai dapat membantu mencapai tujuan organisasi.
UPAYA MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI
Untuk mencapai tujuan organisasi, pertama kami membuat prioritas program pemerintah di bidang mana yang akan kami dampingi.
Kedua, membentuk divisi-divisi yang bertanggung jawab terhadap pendampingan masing-masing bidang, dari pusat hingga tingkat kelurahan.
Mengingat setiap daerah memiliki kekhasan sektor ekonomi dan budaya, maka divisi yang dibentuk di daerah harus sesuai dengan kekhasan tersebut.
BIDANG PENDAMPINGAN
Bidang pendampingan yang akan dilaksanakan oleh JPKP, adalah sektor-sektor yang menjadi indikator pembangunan terutama yang bersentuhan dengan keluarga miskin atau pengusaha mikro. Yaitu sektor primer (pertanian, perikanan, peternakan); sektor industri (kerajinan, industri makanan olahan, teknologi tepat guna); dan sektor jasa (pariwisata, perdagangan, perbengkelan, dan ketenagakerjaan lainnya). Termasuk penyaluran pupuk dan bibit subsidi, kredit usaha rakyat.
Pendidikan (membantu meningkatkan angka partisipasi sekolah, KIP)
Kesehatan (meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi, pemanfaatan fasilitas posyandu, puskesmas, bidan desa, KIS)
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.
Diharapkan JPKP mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program pemerintah yang berkaitan dengan fasilitas pada sektor-sektor tersebut, sekaligus JPKP mampu membantu masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah agar tujuan pembangunan dapat tercapai yaitu pemerataan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, pendapatan negara (GNP) melalui peningkatan produksi oleh usaha mikro atau industri rumah tangga, dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui pendidikan,kesehatan dan akses ke fasilitas umum.
PROGRAM KERJA
Pelatihan (bekerja sama dengan BLK dan SMK untuk pelatihan keterampilan kerja sektor primer, industri dan jasa).
Kelembagaan (mendorong terbentuknya kelembagaan koperasi dan paguyuban agar pengusaha mikro dapat bergotong royong memecahkan masalah bersama dan memiliki posisi tawar yang baik dalam perdagangan).
Pembiayaan (membantu pengusaha mikro untuk mengakses sumber pembiayaan sesuai dengan kemampulabaannya, mengakses fasilitas pembiayaan/bantuan yang disediakan pemerintah/swasta melalui CSR, melatih pembuatan laporan keuangan, melatih kemampuan mengakses pasar, dan kemampuan manajemen usaha).
Sosialisasi KIP dan KIS, meningkatkan kesadaran menggunakan jasa medis untuk pelayanan masalah kesehatan, meningkatkan angka partisipasi sekolah, mendorong terbentuknya Persatuan Orang Tua Murid-Guru-dan Perangkat Desa untuk menciptakan kelembagaan sekolah guna mencegah anak putus sekolah, menciptakan suasana belajar/mengajar yang menyenangkan bagi siswa dan mendukung pendidikan karakter sebagai landasan revolusi mental.
METODE KERJA
Untuk dapat melakukan sosialisasi program pemerintah, terlebih dahulu JPKP harus memahami regulasi (UU, PP, Kepres, Permen, Perda, Pergub, Perbup) yang berkaitan dengan bidang yang akan didampingi.
Memahami karakteristik masyarakat pada wilayah yang menjadi sasaran program. Pendekatan melalui perangkat desa dan tokoh masyarakat.
Bekerja sama dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk mendapatkan petunjuk pelaksanaan (juklak, TOR) program yang akan didampingi.
Pengumpulan data untuk merujuk kesesuaian pelaksanaan program. Pekerjaan lapangan dapat dilakukan bersama perangkat pemerintah ataupun sendiri oleh JPKP.
JPKP terus melakukan komunikasi dengan perangkat pemerintah untuk mendapat informasi terkini pelaksanaan program, dan terus berkomunikasi dengan masyarakat untuk menginformasikan perkembangan terkini.
JPKP memberitakan perkembangan pelaksanaan program pada media yang dimiliki oleh JPKP (media sosial dan website berita) secara nasional, agar pembangunan di seluruh pelosok NKRI diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan tujuan agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam pembangunan.
PERTANGGUNG JAWABAN
JPKP akan melaporkan semua temuan kepada penanggung jawab program pemerintah, untuk tujuan perbaikan.
JPKP akan melakukan klarifikasi sebelum penerbitan berita.